PNPM TIROANG: PROFIL PNPM KECAMATAN TIROANG

BAB I GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Kecamatan :

Data Administratif ;

Kecamatan Tiroang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah administrasi Kecamtan Tiroang adalah 77,73 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut, yaitu ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Paleteang dan Kecamatan Patampanua,
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap,
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Bulu, dan
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Paleteang.

Kecamatan Tiroang terdiri dari :

Kelurahan Mattiro Deceng
Kelurahan Marawi
Kelurahan FAKKIE
Kelurahan Tiroang
Kelurahan PAMMASE

Data Georafis;

Secara geografis kecamatan Tiroang terletak pada 3˚48’21.63”S - 119˚ 42’11.18” T elev 18 m. Adapun luas dan jarak dari Ibukota serta ketinggian dari permukaan laut adalah sebagai berikut:

3. Data Kependudukan

Adapun data kependudukan sebagai berikut :

4. Potensi Sumber Daya Alam

Adapun potensi yang ada dikecamatan Tiroang bila dilihat dari topografi adalah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Berikut ini luas lahan pertanian untuk sawah adalah 5110.39 Ha dan luas areal perkebunan untuk coklat 1417.41 dengan hasil produksi 2214.41 ton, jambu mente 1030Ha dengan produksi 1041 ton dan Kelapa 1417.41Ha dengan produksi 1240.06 ton. Untuk peternakan ayam buras dengan jumlah 122436, ayam ras 173750, itik 27961, entok/manila 2123 dan angsa 75. Untuk budidaya Ikan mas dengan produksi 38.10 ton, ikan nila 10.50 ton, ikan gabus 4.00 ton dan ikan lainnya 3.70 ton.

Visi – Misi Pemerintah Daerah

Visi :

Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program Pembangunan Pro Rakyat menuju terciptanya Kawasan Agropolitan yang didukung oleh Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah yang Baik.

Misi :

Secara garis besar misi kabupaten Pinrang diformulasikan ke dalam 3 (tiga) kluster rumusan , yaitu :

1. Bidang Pemerintahan

2. Bidang Pembangunan

3. Bidang Kemasyarakatan

1.2 LOKASI DAN ALOKASI :

Dalam bidang pembangunan yang mengedepankan pendekatan partisipatif, Kecamatan Tiroang Sejak tahun 2002 Kecamatan Tiroang telah terlibat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) hingga tahun 2003. Atas keberhasilan PPK tersebut, Program Pemberdayaan menjadi issue utama Pemerintah Pusat dengan mensinergikannya ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat (PNPM).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perdesaan digulirkan secara Nasional pada April 2007 dan terus dilaksanakan hingga saat ini, akan tetapi untuk kecamatan tiroang mendapatkan dana BLM mulai tahun 2008, Pelaksanaan PNPM sendiri secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut :

PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2008

1.3 Pengendalian Fasilitator

Pengendalian fasilitator dilakukan oleh faskab dengan cara kunjungan langsung ke lokasi kecamatan sebanyak dua atau tiga kali kunjungan dalam setiap bulan. Jumlah fasilitator yang ada dikecamatan Tiroang untuk tahun anggaran 2012 berjumlah dua orang, yaitu Alamsyah, S.Pi sebagai FK dan Syahrir, ST sebagai FT. Pengendalian dilakukan kepada pelaku tingkat kelurahan dan kecamatan. Jumlah KPMD yang ada di Kecamatan Tiroang yaitu 10 Orang terdiri dari 5 laki-laki dan 5 orang perempuan, jumlah TPK terdiri dari 15 orang, jumlah UPK 3 orang dan PL 1 orang, BP-UPK 3 orang dan BKAD 2 orang, serta PJOK 1 Orang.

BAB II : PROGRES KEGIATAN

2.1 Progres Tahapan Kegiatan

2.1.1 T.A 2010

a. Tahapan

Tahapan progress kegiatan 2010 dimulai dengan MAD Sos tanggal 3 Februari 2010, MD Sos, SPC 2 dilakukan tanggal 10 Februari sampai 17 Februari 2010, MDKP dan MD II dilakukan tanggal 7 Mei sampai 21 Mei 2010, penulisan usulan mulai 1 Juni sampai 20 Juni, Pelatihan Tim verifikasi tanggal 17 Mei, Verifikasi usulan dilakukan 20 Mei sampai 22 Mei, MAD II dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010, MAD III dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2010, dan progress kegiatan berakhir pada tahapan MDST mulai tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan 31 mei 2011.

b. Realisasi Penyerapan dana BLM :

- BLM Kegiatan

Penyaluran dana pertamakali dilakukan pada tanggal 12 Oktober sampai 3 Desember 2010 dan penyaluran dana hingga 100 % dilakukan pada tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan 23 Mei 2011. Pencairan dana APBD dari kas daerah pada tanggal 18 November 2010 dengan jumlah Rp 250.000.000,-. Pencairan dana APBN tahap akhir dari KPPN pada tanggal 16 Desember dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,-.

DOK PKM

Pencairan dana dari KPPN tanggal 10 Mei sebanyak Rp 11.425.000,- dan penggunaan dana tahap akhir dilakukan sampai dengan 31 Maret 2011, dengan rincian sebagai berikut :

bunga bank T.A 2008 sampai dengan 2010.

DOK Perencanaan

Pencairan DOK Perencanaan tahap akhir tanggal 6 September 2010 dengan jumlah Rp 34.800.000,-, dan penggunaan dana DOK sampai dengan 31 Maret 2011 sejumlah Rp 30.642.500,-.

2.1.2 T.A 2011

a. Tahapan

Tahapan progress kegiatan 2011 dimulai dengan MAD Sos tanggal 27 Januari 2011, MD Sos, SPC 2 dilakukan tanggal 21 Februari sampai dengan 16 Maret 2011, MDKP dan MD II dilakukan tanggal 21 Febriari sampai 16 Maret 2011, penulisan usulan mulai 14 Maret sampai 4 April 2011, Pelatihan Tim verifikasi tanggal 27 April sampai 29 April 2011, Verifikasi usulan dilakukan 2 Mei sampai 4 Mei, MAD II dilakukan pada tanggal 30 Mei 2011, MAD III dilakukan pada tanggal 3 Agustus, MD III tanggal 9 Agustus samapi 19 Agustus 2011 dan progress kegiatan berakhir pada tahapan MDST mulai tanggal 23 Desember sampai dengan 25 Desember 2011.

b. Realisasi Penyerapan dana BLM :

- BLM Kegiatan

Penyaluran dana pertamakali dilakukan pada tanggal 25 Agustus sampai 26 September 2011 dan penyaluran dana hingga 100 % dilakukan pada tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan 24 Desember 2011. Pencairan dana APBD dari kas daerah pada tanggal 6 Oktober 2011 dengan jumlah Rp 90.000.000,-. Pencairan dana APBN tahap akhir dari KPPN pada tanggal 22 November 2011 dengan jumlah Rp. 360.000.000,-.

DOK PKM

Pencairan dana dari KPPN tanggal 3 Mei 2011 sebanyak Rp 29.800.000,- dan penggunaan dana tahap akhir dilakukan sampai dengan 27 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut :

Panitia Lelang dengan menggunakan RAB sisa DOK untuk Tahun Anggaran 2012.

DOK Perencanaan

Pencairan DOK Perencanaan tahap akhir tanggal 22 Juli 2011 dengan jumlah Rp 46.000.000,-, dan penggunaan dana DOK sampai dengan 23 Desember 2011 sejumlah Rp 43.628.000,-. Adapun sisa Rp 2.372.000,- digunakan untuk perencanaan 2012 dengan menggunakan RAB sisa DOK 2011.

2.1.3 T.A 2012

a. Tahapan

Tahapan progress kegiatan 2012 dimulai dengan MAD Sos tanggal 13 Desember 2011, MD Sos dilakukan tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011, MDKP dan MD II dilakukan tanggal 9 Januari sampai 31 Januari 2012, penulisan usulan mulai 25 Desember 2011 sampai 9 Januari 2012, Pelatihan Tim verifikasi tanggal 9 februari 2012 sampai 10 Februari 2012, Verifikasi usulan dilakukan 10 sampai 14 Februari 2012, MAD II dilakukan pada tanggal 20 Februari 2012, MAD III dilakukan pada tanggal 13 Maret 2012, MD III tanggal 20 sampai 22 Maret 2012 dan progress kegiatan berakhir pada tahapan MDST mulai tanggal 2sampai dengan 30 November 2012.

b. Realisasi Penyerapan dana BLM :

- BLM Kegiatan

Penyaluran dana pertamakali dilakukan pada tanggal 4 sampai 15 Mei 2012 dan penyaluran dana hingga 100 % dilakukan pada tanggal 12 Oktober sampai dengan 26 November 2012. Pencairan dana APBD dari kas daerah pada tanggal 16 Juli 2012 dengan jumlah Rp 35.000.000,-. Pencairan dana APBN tahap akhir dari KPPN pada tanggal 29 September dengan jumlah Rp. 665.000.000,-.

2.2 PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PNPM MPd T.A 2011 DAN 2012

Pelaksanaan audit internal hanya dilakukan tiap tahun dengan audit internal antar kecamatan yang dilakukan oleh FasKab, FasKeu dan FasTekab.

2.3 REALISASI PELATIHAN MASYARAKAT T.A 2012

BAB III : PENANGANAN PERMASALAHAN

3.1 Hasil Identifikasi Permasalahan dan Temuan Audit BPKP/Inspektorat

3.2 Penanganan Masalah Yang Telah Dilakukan ( external dan internal )

3.3 Antisipasi/ safeguard masalah yang telah dilakukan

BAB IV : PENUTUP

Rekomendasi

Hasil identifikasi permasalahan dan temuan audit BPKP / Inspektorat tidak terisi, akan tetapi dalam hal permasalahan kecamatan Tiroang memiliki permasalahan khususnya dana pinjaman UEP dan SPP . Hal ini terjadi akibat kurangnya pendampingan baik dari fasilitator maupun UPK terhadap kelompok.

Saran

Untuk kelancaran progress dan dalam penyelesaian permasalahan agar melibatkan dan mengaktifkan unsur-unsur yang terkait seperti BKAD dan BPUPK yang selama ini masih kurang aktif dalam melakukan tupoksinya.

DOKUMENTASI